KAMMI: Jangan Ada Pembodohan dalam Pilgub Jabar

Pesta rakyat seperti pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Jawa Barat 2013 harus menjadi ajang penyampaian aspirasi politik masyarakat memilih pemimpinnya. Perjalanan pemilu hingga hari pencoblosan bahkan hari penentuan Gubernur Jabar 2013, harus mencerdaskan masyarakat dan berjalan sehat. Masyarakat harus jeli dan menentang setiap pembodohan yang terjadi.

Pernyataan sikap ini dikemukakan puluhan anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jabar dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (12/11/12). Aksi yang dilakukan KAMMI Bandung, Cirebon, Tasik, Karawang, dan Sumedang ini sengaja dilakukan para mahasiswa setelah berakhirnya masa pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jabar, Sabtu (10/11/12) lalu.

“KAMMI Jabar merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong proses pilgub (pemilihan gubernur) ini. Dalam pilgub harus tercipta proses demokrasi yang mencerdaskan rakyat. Proses pencerdasan ini penting mengingat begitu maraknya proses pembodohan yang dilakukan oleh oknum-oknum politik tertentu, yang dilakukan secara sistematik kepada masyarakat hanya untuk kepentingan mereka sendiri,” kata Ketua Umum KAMMI Jabar Edi Mardiana.

Proses pencerdasan ini menurut Edi menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder di Jawa Barat, mulai dari politisi, pihak penyelenggara (KPU Jabar), dan masyarakat sebagai objek. Edi mengatakan, proses pilgub yang cerdas dan sehat akan menjamin terpilihnya pasangan pemimpin Jabar yang berkualitas dalam lima tahun ke depan.

Dalam aksinya, KAMMI menuntut semua stakeholder berperan aktif dan tidak sekedar menjadikan masyarakat sebagai komoditas politik belaka. KAMMI juga menuntut KPU Jabar bekerja profesional, netral dan independen. Sementara itu, seluruh masyarakat Jabar diimbau untuk mempelajari track record (rekam jejak) seluruh pasangan calon gubernur-wakil gubernur secara integral dan komprehensif.

Ketua Umum KAMMI Bandung Irfan Ahmad Fauzi mengatakan, aksi unjuk rasa kali ini sengaja dilakukan khusus ke KPU sebagai simbol netralitas dalam pilgub dan mendorong KPU tidak memihak siapa pun. Dalam hal ini, masyarakat menurut KAMMI juga perlu memantau jalannya pilgub agar peluang terjadinya kecurangan tidak ada. Irfan mengatakan, masyarakat termasuk mahasiswa yang sudah memiliki hak pilih harus menggunakan hak pilihnya dengan cerdas.

Tidak hanya masyarakat yang belum berpihak, para simpatisan yang sudah berpihak pada calon tertentu pun diharapkan KAMMI agar tidak terjebak dalam praktik negatif. “KAMMI mengajak semua pihak mengedepankan nilai-nilai budaya Sunda yang sopan, aman dan mengedepankan etika. Jadi jangan ada kekerasan dalam pilgub ini,” kata Irfan. (A-199/A-108)***